ILMUKUSUKASUKA
Materi Pkn
Materi Pkn Kelas XII smt 1
BAB 1
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Standar KompetensiMenampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka Kompetensi Dasar
1.1 Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka
1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
A. Pancasila Sebagai Ideologi terbuka
Idiologi secara etimologis berasal dari bahasa latin yang dibentuk dari kata idea, berarti pemikiran, atau konsep atau gagasan. Dan logos artinya pengetahuan.Dengan demikian Ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide ,tentang pemikiran, tentang konsep atau tentang gagasan
Beberapa pengertian ideologi menurut pendapat para ahli ;
a. Laboratorium IKIP Malang
Ideologi adalah seperangkat nilai,ide dan cita-cita beserta pedoman dan metode melaksanakan atau mewujudkan .
b. Kamus Ilmiah Populer
Ideologi adalah cita-cita yang merupakan dasar salah satu sistem politik, paham kepercayaan, dan seterusnya.
c. Prof. Padmo Wahyono,SH.
Ideologi diberi makna sebagai pandangan hidup bangsa,falsafah hidup bangsa,yang berupa seperangkat nilai yang dicita-citakan dan akan direalisasi dalam kehidupan berkelompok Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju apa yang dicita-citakan.
d. Alfian
Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.
Dengan demikian Ideologi mengandung unsur-unsur tertentu ,diantaranya sebagai berikut :
1. Seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis.
2. Pedoman tentang cara hidup.
3. Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok.
4. Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakininya
Secara garis besar ideologi dapat dikelompokan menjadi dua macam tipologi yaitu :
a. Ideologi Tertutup
Ideologi yang rinci, dalam bentuk yang ortodok dan konservatif. Ideologi yang tidak mau sama sekali menerima interprestasi-interprestasi baru, walaupun zaman dan masyarakat terus berkembang.
b. Ideologi Terbuka
Idelogi dikatakan terbuka apabila pada dirinya memiliki unsur fleksibilitas. Unsur ini mencerminkan adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat ,yaitu adanya penerimaan terhadap interprestasi baru yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
Beberapa factor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideology Pancasila adalah sebagai berikut :
1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat berkembang cepat.
2. Kenyataan menunjukan , bahwa bangkrutnya ideology tertutup cenderung meredupkan perkembangan ideology tersebut.
3. Tekad untuk memperkukuh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila dan mengembangkan secara kreatif dan dinamis.
4. Pengalaman sejarah kita di masa lampau.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
a. Nilai Dasar
Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.Cita-cita dan tujuan dari negara kita tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV.
b. Nilai Instrumental
Nilai Instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 ,penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannnya. Penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.
c. Nilai Praktis
Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata,dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Suatu ideologi selain memilki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas karena ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan suatu pengamalan nyata. Dalam pengamalan nilai praktis ini ideologi Pancasila memungkinkan disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan tekhnologi,serta dinamika masyarakat.
Menurut Alfian, Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka dan dinamis sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung tiga dimensi. Ketiga dimensi dalam Pancasila adalah sebagai berikut :
1. Dimensi Realitas
Bahwa nilai-nilai ideologi itu bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu benar-benar telah dijalankan, diamalkan, dan dihayati sebagai nilai dasar bersama. Kelima nilai dasar Pancasila itu kita temukan dalam suasana atau pengamalan kehidupan masyarakat bangsa kita yang bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, atau kebersamaan.
2. Dimensi Idealitas
Bahwa suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Ideologi tidak sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan hakikat manusia dan kehidupannya, namun juga memberi gambaran ideal masyarakat sekaligus memberi arah pedoman yang ingin dituju oleh masyarakat tersebut.
3. Dimensi Fleksibilitas
Bahwa ideologi memiliki keluwesan yang memungkinkan untuk pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Dimensi fleksibilitas suatu ideologi hanya mungkin dimiliki oleh ideologi terbuka ‘demokratis’ karena disinilah relevansi kelebihannya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang terkandung dalam nilai-nilai dasar. Pancasila adalah fleksibel karena dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan.
Batas-batas keterbukaan ideology pancasila yang tidak boleh dilanggar , antara lain sebagai berikut :
a. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
b. Larangan terhadap ideology marxisme, leninisme, dan komunisme.
c. Mencegah berkembangnya paham liberal, paham atheisme.
d. Larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan masyarakat.
e. Penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsensus masyarakat.
.Pengertian Nilai
a. Menurut Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap, dan perilaku manusia.
b. Menurut Kamus Ilmiah Populer, Nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna sifatnya lebih abstrak dari norma.
c. Menurut Nursal Luth dan Daniel Fernander, nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan-perasaan yang selalu diperlihatkan melalui perilaku manusia.
1. Macam-Macam Nilai
a. Menurut Alport, nilai adalah kehidupan masyarakat dibagi menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut :
1. Nilai teori
2. Nilai sosial
3. Nilai ekonomi
4. Nilai politik
5. Nilai estetika
6. Nilai religi
b. Menurut Sprange, nilai dapat dibedakan menjadi enam yaitu sebagai berikut
1. Nilai ilmu pengetahuan
2. Nilai seni
3. Nilai ekonomi
4. Nilai sosial
5. Nilai agama
6. Nilai politik
c. Menurut Prof.Dr.Notonagoro, nilai dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :
1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia .Misalnya makanan, minuman dan obat.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktifitas. Misalnya kendaraan, komputer .
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :
a. Nilai kebenaran atau kenyataan, yang bersumber dari unsur akal manusia (rasio,budi, dan cipta).
b. Nilai keindahan, yang bersumber dari unsur manusia (perasaan dan etetis)
c. Nilai moral, yang bersumber dari unsur kehendak atau kemauan (karsa,etika).
d. Nilai religius, merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan manusia.
Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.Nilai-nilai tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut :
1. Nilai Ketuhanan ,sebagai sumber keyakinan dan kesadaran manusia sebagai mahkluk Tuhan. Kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing . Mengembangkan Tri kerukunan umat beragama, mengatur hubungan agama dan Negara, keimanan dan ketaqwaan.
2. Nilai Kemanusiaan, mengandung nilai cinta kasih , kebenaran, santun, menghormati harkat dan martabat manusia,keindahan (estetis) ,kebaikan, budi pekerti luhur .
3. Nilai Persatuan , mengandung nilai persatuan dan kesatuan dalam ideology , ekonomi, politik budaya dan hankam.Rela berkorban membela kehormatan bangsa dan Negara. Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. Adanya nilai patriotisme dan rasa bangga terhadap bangsa dan Negara .
4. Nilai Kerakyatan ,Memiliki nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, musyawarah mufakat, mendahulukan kepentingan masyarakat dan Negara , tidak memaksakan kehendak, menghargai pendapat orang lain.
5. Nilai Keadilan , mengandung nilai perlakuan adil dalam bidang hukum,ekonomi, social dan budaya. Keselarasan ,keseimbangan hak dan kewajiban, menjujung tinggi harkat dan martabat manusia, tidak sewenang-wenang, menghargai hasil karya orang lain, bekerja keras untuk mewujudkan kemakmuran bersama, mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Paradigma atau kerangka berfikir adalah pandangan dasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma mengadung arti nilai-nilai dasar Pancasila secara normative menjadi dasar , kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang meliputi politik, ekonomi, social budaya dan hankam .
1. Paradigma Pembangunan Politik
Pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai nilai moral Pancasila. Pembangunan politik dikembangkan berdasarkan moral ketuhanan , kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
2. Paradigma Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah pembangunan ekonomi kerakyatan berdasarkan kekeluargaan. Pembangunan ekonomi berdasar Pancasila harus menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli dan etatisme.
3. Paradigma Pembangunan social budaya
Pembangunan social budaya harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sehingga menghasilkan manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan social budaya juga harus dikembangkan sesuai nilai social budaya di nusantara serta bertujuan untuk mencapai persatuan dan kesatuan.
4. Paradigma Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
Pembangunan pertahanan keamanan dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa untuk melakukan kewajiban bela Negara. Paradigma pembangunan nasional dibidang hankam tercantum dalam UU no. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara.
D. Sikap Positif terhadap Pancasila
Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi seseorang terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Sikap positif terhadap Pancasila, mempunyai makna sikap mendukung, mengiyakan, mancari hak, mempertahankan dan menjunjung tinggi Pancasila. Makna sikap tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sikap positif terhadap setiap nilai Pancasila, telah diakui dan telah diuji kebenarannya, sehingga meski banyak tantangan dan rongrongan tetap kokoh tegak dan utuh, Pancasila selalu dijunjung tinggi sebagai dasar Negara, dasar falsafah bangsa dan ideology nasional terbuka.
Tugas Siswa 1
Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Jelaskan pengertian ideology secara etimologis !
2. Secara harfiah ideology berarti ilmu pengertian dasar. Jelaskan bagian-bagian yang ada dalam ideology !
3. Jelaskan macam-macam nilai menurut Prof Dr Notonagoro!
4. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideology terbuka . Jelaskan mengapa demikian !
5. Jelaskan batas-batas keterbukaan ideology Pancasila !
6. Pancasila sebagai sumber nilai. Jelaskan yang dimaksud dengan nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis !
7. Menurut Dr.Alfian kekuatan suatu ideology tergantung pada tiga dimensi, sebagai ideology terbuka Pancasila telah memenuhi syarat tiga dimensi dengan baik. Jelaskan yang dimaksud dimensi dalam ideology tersebut!
8. Sebutkan pokok-pokok Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan ekonomi !
Tugas Siswa 2
Buatlah sebuah kliping dengan mengambil artikel yang terdapat di majalah, Koran, internet sebanyak 2 buah !, dengan ketentuan :
1. Isi artikel pertama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan isi artikel kedua yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila !
2. Salah satu dari artikel tersebut harus ada nilai instrumental Pancasila yang berupa peraturan perundang-undangan !
3. Berilah penjelasan secukupnya mengenai isi dan nilai instrumental Pancasila yang terdapat dalam artikel tersebut !
4. Presentasikan hasil kliping tersebut di depan kelas !
Ikhlaskan diri anda pada kebaikan ,lalu perhatikan apa yang terjadi ! (M.Teguh)
BAB 2
SISTEM PEMERINTAHAN
Standar KompetensiMengevaluasi berbagai sistem pemerintahan Kompetensi Dasar
1.4 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai Negara.
1.5 Menganalisis Pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia.
1.6 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan Negara lain.
A. Sistem Pemerintahan
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian. Unsur-unsur dalam system meliputi hal-hal berikut
1.Seperangkat komponen , elemen , bagian.
2. Saling berkaitan dan tergantung.
3. Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu)
4. Memiliki peranan dan tujuan.
2. Pengertian Pemerintah
Pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas maupun dalam arti sempita. Pemerintah dalam arti luas adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara, meliputi badan eksekutif, legislatif , dan yudikatif. b. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet)
3. Pembagian Sistem pemerintahan.
Pada dasarnya system pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu Negara, terutama lembaga eksekutif dan legislatif. Secara umum system pemerintahan dibagi menjadi dua macam yaitu :
1. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Sistem pemerintahan presidensial adalah system pemerintahan antara eksekutif dan legislatif tidak mempunyai hubungan timbal balik dan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada legislatif. Sistem pemerintahan presidensial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
1. Kekuasaan pemerintahan (eksekutif ) terpusat pada satu orang , yaitu presiden artinya presiden berkedudukan selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan.
2. Presiden dibantu menteri-menteri yang diangkat dan bertanggungjawab padanya.
3. Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.
4. Presiden dan para mentri tidak bertanggungjawab kepada parlemen.
5. Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Contoh Penerapan system pemerintahan Presidensiil di Amerika Serikat
i. Badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menteri yang merupakan pembantuan.
ii. Presiden merupakan Chief Executif (kepala eksekutif) dengan masa jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.
iii. Presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan pekerjaan Kongres.
iv. Presiden tidak dapat membubarkan Kongres dan sebaliknya Kongres juga tidak dapat menjatuhkan Presiden.
v. Mayoritas Undang-undang disiapkan pemerintah dan diajukan dalam Kongres dengan perantaraan anggota separtai dalam Kongres.
vi. Presiden memiliki wewenang untuk menjatuhkan veto atas suatu rancangan Undang-undang yang telah diterima baik oleh Kongres, tapi jika rancangan Undang-undang itu diterima 2/3 dalam setiap majelis, maka veto presiden dianggap batal.
vii. Dalam rangka checks and balances, presiden boleh memilih menterinya sendiri, akan tetapi untuk jabatan Hakim Agung dan Duta Besar harus disetujui senat. Demikian pula untuk setiap perjanjian Internasional yang sudah ditandatangani presiden harus disetujui senat.
Kelebihan dan kelemahan system pemerintahan Presidensiil
Kelebihan dari system pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut :
a. Adanya stabilitas pemerintahan, karena tidak dapat dijatuhkan parlemen.
b. Program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik karena waktunya sudah tertentu tanpa terganggu oleh krisis kabinet.
c. Penyalahgunaan pengawasan/control oleh parlemen dapat dihindari, karena masing-masing mempunyai kedudukan yang sejajar.
Kelemahan dari system pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut :
a. Karena pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar menyebabkan adanya kecenderungan otoriter.
b. Kurangnya pengawasan/control terhadap pemerintah.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan Parlementer adalah system pemerintahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Sistem pemerintahan Parlementer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Kedudukan kepala Negara tidak dapat diganggu gugat.
2.Kabinet yang dipimpin perdana mentri bertanggungjawab kepada Parlemen.
3.Susunan anggota dan program cabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen.
4.Kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan setiap waktu oleh parlemen.
5.Kedudukan kepala Negara dan kepala pemerintahan tidak terletak dalam satu tangan.
Contoh Penerapan system pemerintahan Parlementer di Inggris
i. Kepala Negara dipegang oleh Raja /Ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu gugat .
ii. Peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Negara lebih banyak bersifat konvensi (peraturan tidak tertulis).
iii. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri yang memimpin menteri atau sering disebut Cabinet Government (Pemerintahan Kabinet) .Perdana Menteri mempunyai kekuasaan cukup besar ,antara lain memimpin cabinet yang anggotanya telah dipilih sendiri, membimbing Majelis Rendah, menjadi penghubung dengan Raja, memimpin partai mayoritas.
iv. Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus segera meletakan jabatan.
v. Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan Pemilu sebelum masa jabatan Parlemen yang lamanya lima tahun berahir.
vi. Hanya ada dua Partai besar (Partai Konservatif dan Partai Buruh) sehingga partai yang memenangkan Pemilu memperoleh dukungan mayoritas menjadi penguasa, sedangkan yang kalah menjadi oposisi.
Kelebihan dan kelemahan system pemerintahan Parlementer
Kelebihan sistem pemerintahan Parlementer adalah sebagai berikut :
a. Sistem pengawasan/control terhadap pemerintah dapat dijalankan secara terus menerus ,sehingga mengurangi adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (Eksekutif) .
b. Program pemerintah mencerminkan aspirasi mayoritas rakyat, karena untuk dapat dilaksanakan dengan baik program tersebut harus sejalan dengan parlemen.
Kelemahan system pemerintahan Parlementer adalah sebagai berikut :
a. Pemerintahan tidak stabil /labil karena dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen.
b. Program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena waktu yang tidak dapat ditentukan.
Tugas Siswa 1
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas !
2. Sebutkan minimal 4 ciri-ciri system pemerintahan Presidensiil !
3. Sebutkan minimal 4 ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer !
4. Jelaskan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensiil !
5. Sebutkan contoh penerapan sistem pemerintahan presidensiil di Amerika Serikat !
6. Sebutkan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 setelah adanya amandemen !
7. Jelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik !
8. Jelaskan bentuk-bentuk pemerintahan di dunia menurut teori modern !
Achmad Syaefudin Kusmin, 2004, Kewarganegaraan SMA ,Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta Ahmad Roestandi,SH, 1986, Tata Negara jilid 2 untuk SMA, Bandung, CV Armico Bambang Suteng dkk,2007,Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, Jakarta , Penerbit Erlangga Budianto,Drs.2000, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU kelas 3, Jakarta : Erlangga Idrus Affandi, 1994, Tata Negara untuk SMU kelas 3, Jakarta, Depdikbud Permata ,2009, Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 , Cahaya Pustaka, Solo Suparlan Al-Hakim,Drs,Msi, 2009, Makalah Kewarganegaraan, P4TK PKn dan IPS Malang
.
Latihan Soal Semester 1
I. Berilah tanda ( X ) pada huruf a, b, c, d, atau e didepan jawaban yang paling benar pada lembar jawaban yang tersedia
1. Kedudukan dan peran utama Pancasila menurut Tap MPR no. XVIII/ MPR/ 1998 adalah….
a. kepribadian bangsa
b. sumber hukum
c. pandangan hidup
d. dasar negara
e. cita-cita bangsa
2. Pancasila merupakan falsafah bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis karena….
a. berlandaskan pada prinsip musyawarah mufakat
b. mengandung nilai-nilai religius
c. dapat berinteraksi dengan dinamika perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat
d. melekat erat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia
e. berisikan perilaku kekeluargaan dan kegotong- royongan
3. Nilai dasar Pancasila yang universal dan abadi dapat kita temukan dalam….
a. pembukaan UUD 1945
b. batang tubuh UUD 1945
c. penjelasan umum UUD 1945
d. amandemen UUD 1945
e. naskah proklamasi kemerdekaan
4. Nilai Pancasila dapat bersifat imperatif apabila berkedudukan sebagai….
a. pandangan hidup
b. perjanjian luhur
c. dasar Negara
d. jiwa dan kepribadian bangsa
e. tujuan
5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik mengharuskan setiap warga Negara ditempatkan sebagai….
a. obyek politik
b. subyek politik
c. penyalur aspirasi politik
d. anggota organisasi politik
e. sasaran politik
6. Pokok pikiran kedua dalam pembukaan UUD 1945 yang selaras dengan rumusan tujuan Negara serta pembangunan nasional adalah….
a. melindungi segenap bangsa Indonesia
b. memajukan kesejahteraan umum
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melaksanakan ketertiban dunia
e. melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
7. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen yang keempat kalinya maka anggota MPR terdiri atas….
a. seluruh anggota DPR ditambah DPD
b. seluruh anggota DPR ditambah utusan daerah
c. seluruh anggota DPR ditambah utusan daerah dan wakil golongan
d. anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/ kota
e. anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD
Kabupaten/ kota
8. Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dalam hal ini Pancasila memiliki arti sebagai….
a. dasar Negara
b. pandangan hidup
c. sumber hukum dasar
d. kepribadian bangsa
e. tujuan yang ingin dicapai
9. Nilai-nilai yang dimiliki oleh ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah….
a. dasar dan prakarsa
b. dasar dan instrumental
c. hakiki dan praksis
d. dasar instrumental dan praksis
e. dasar, hakiki, dan praksis
10. Rumusan dasar Negara Pancasila yang sah dan benar secara Yuridis Konstitusional adalah rumusan yang tercantum dalam….
a. Pembukaan UUD 1945
b. Piagam Jakarta
c. Tap MPR No. III/ MPR/ 2000
d. Tap MPRS No. XX/MPRS/ 1996
e. Inpres No.13 tahun 1968
11. Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam baik suku,budaya, adat istiadat, agama, karena Pancasila…
a. menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan
b. sebagai filter terhadap masuknya kebudayaan asing di Indonesia
c. menangkal segala ancaman yang datang dari dalam dan dari luar
d. menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama diatas keanekaragaman
e.sebagai penyaring masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
12. Keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ajaran Pancasila diamalkan sesuai dengan…
a. nilai-nilai instrumental
b. penilaian kita masing-masing
c. hukum dan UUD 1945
d. nilai-nilai dalam masyarakat
e. agama dan kepercayaan masing-masing
13. Rumusan Pancalisa yang dipergunakan hingga sekarang adalah yang ditetapkan pada tanggal….
a. 17 Agustus 1945 d. 18 Agustus 1945
b. 22 Juni 1945 e. 1 Juni 1945
c. 27 Desember 1945
14. Memaksakan pendirian diri sendiri kepada orang lain tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila terutama sila….
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan / perwakilan
e.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
15. Pancasila sering dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila merupakan….
a. pedoman tingkah laku bagi setiap warga Negara dalam berbangsa dan bernegara
b. nilai-nilai luhur yang berperan sebagai pengatur tingkah laku pribadi dalam mencapai tujuan
c. jatidiri bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia
d. rumusan cita-cita yang ingin diwujudkan sebagai hasil kesepakatan bersama wakil-wakil rakyat
e.pedoman dasar untuk penyelenggaraan Negara
16. Dibawah ini yang bukan termasuk unsur-unsur ideologi adalah….
a. tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok
b. mempunyai sanksi yang memaksa
c. pedoman tentang cara hidup
d. dipegang teguh oleh kelompok yang
meyakininya
e. seperangkat gagasan yang disusun secara sistematika
17. Usaha mengamalkan sila keempat Pancasila dalam lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk….
a. belajar tekun untuk mencapai nilai yang tinggi
b. memanfaatkan waktu kosong untuk membaca buku di perpustakaan
c. belajar bersama untuk mencapai prestasi yang lebih baik
d. berdiskusi antar teman agar dapat berpikir secara kritis dan demokratis
e. latihan berbaris untuk mempertebal semangat kebangsaan
18. Dibawah ini merupakan wujud sikap positif terhadap Nilai Kemanusiaan yaitu….
a. membela kebenaran dan keadilan
b. menghormati pendapat orang lain
c. menciptakan persatuan dan kesatuan
d. menghapus kesenjangan sosial
e. meningkatkan kesejahteraan dan keadilan
19. Semangat dan isi Sumpah pemuda sebenarnya meletakkan dasar pengamalan Pancasila, sila….
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan / perwakilan
e.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
20. Nilai Pancasila yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah disebut….
a .nilai instrumental d. nilai praktis
b. nilai dasar e.nilai operasional
c. nilai praksis
21. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer adalah….
a. perdana menteri dapat mengganti menteri tanpa
mengindahkan presiden
b. banyak dipraktekkan di Negara maju
c. pemerintah sering berganti-ganti akibat mosi tidak percaya dari parlemen
d. kontrol terhadap eksekutif dapat dilakukan secara efektif oleh prlemen
e. kekuasaan kepala Negara bersifat mutlak
22. Semua dinamika ketatanegaraan RI berlangsung, yang tidak pernah mengalami perubahan adalah….
a. lembaga Negara
b. sistem demokrasi
c. bentuk negara
d. bentuk pemerintahan
e. sistem pemerintahan
23. Bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang satu orang dan lebih mengutamakan kepentingan penguasa sendiri disebut….
a. monarki d. tirani
b. anarki e. diktator
c. oligarki
24. Dalam UUD 1945 masih memperhatikan ajaran Trias Politika tetapi dalam pengertian….
a. pelimpahan kekuasaan
b. pemerataan kekuasaan
c. penggabungan kekuasaan
d. pembagian kekuasaan
e. pemisahan kekuasaan
25. Pada masa berlakunya UUD S 1950, bentuk Negara Indonesia adalah….
a. serikat d. republik
b. kesatuan e. monarki
c. federasi
26. Dalam demokrasi parrmenter, kabinet bertanggung jawab kepada….
a. MPR d. MA
b. DPR e. Presiden
c. Perdana menteri
27. Suatu kabinet yang dibentuk tanpa terikat pada konstelasi kekuatan politik dalam badan legislatif disebut….
a. Presidensial d. Demokrasi
b. Parlementer e.Ministerial c. Ekstra Parlementer
28. Amandemen pertama terhadap UUD 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden yaitu….
a.DPR mengalami kesulitan mengadakan pengawasan terhadap kerja presiden
b. cenderung kurang kerjasama dengan lembaga- lembaga Negara lain
c.MPR tidak dapat mengevaluasi kinerja presiden dengan efektif
d. pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga Negara lain
e.adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah pada otoriter
29. Dengan adanya maklumat pemerintah tanggal 14 November 945 mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari….
a. kabinet partai menjadi kabinet nasional
b. kabinet parlementer menjadi kabinet
presidensial
c. kabinet presidensial menjadi kabinet partai
d. kabinet koalisi menjadi kabinet parlementer
e. kabinet presidensial menjadi kabinet
parlementer
30. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika terbukti melanggar….
a. janji kampanye d. konstitusi
b. tidak disukai rakyat e. kesusilaan
c. kenerjanya jelek
31. Menurut Polybios pemerintahan senantiasa terjadi siklus perubahan bentuk pemerintahan Aristokrasi bergeser menjadi….
a. monarki d. demokrasi
b. okhlolerasi e.oligarki
c. tirani
32. Lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari utusan Negara bagian pada masa Republik Indonesia Serikat 1949 adalah….
a. DPR d. KNIP
b. Konstituante e. PPKI
c. Senat
33. Bentuk Negara yang kita kenal dewasa ini hakikatnya ada dua yaitu….
a. Republik dan Monarki
b. Demokrasi dan Tirani
c. Kesatuan dan Serikat
d. Presidensiil dan Parlementer
e. Negara mandat dan Uni
34. Pemerintah dalam arti sempit adalah….
a. Dewan Perwakilan Daerah
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Presiden
d. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
e. MPR dan DPR
35. Kegagalan dalam melakukan percobaan demokrasi parlementer pada masa berlakunya UUD S 1950 disebabkan oleh….
a. sistem multi partai sehingga tidak ada partai yang mendapatkan suara mayoritas
b.demokrasi parlementer yang didasarkan pada falsafah individualisme tidak cocok dengan kepribadian bangsa
c. tidak adanya kedewasaan politik para pelaku politik
d. kualitas sumber daya manusia para pemimpin masih belum siap dengan sistem parlementer
e. partai-partai politik justru memperkuat
perbedaan (polarisasi) dikalangan masyarakat
36. Menurut sistem pemerintahan Amerika Serikat, presiden mempunyai kekuasaan
a. sebagai kepala eksekutif dan legislatif
b.sebagai kepala eksekutif yang menunjuk perdana menteri
c.kepala Negara dan kepala pemerintahan
d. kepala Negara federal
e. kepala pemerintahan
37. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini dinyatakan dalam….
a. pasal 1 ayat (1) UUD 1945
b. pasal 1 ayat (2) UUD 1945
c. pasal 2 ayat (1) UUD 1945
d. pasal 2 ayat (2) UUD 1945
e. pasal 4 ayat (1) UUD 1945
38. Dibawah ini yang bukan merupakan lembaga Negara dalam sistem politik setelah amandemen UUD 1945 adalah….
a. DPA
b. MPR
c. DPR
d. Makhamah konstitusi
e. DPD
39. Sistem perwakilan pada Negara serikat/ federasi pada umumnya adalah….
a. monokameral d. multikameral
b. unikameral e. trikameral
c. bikameral
40. Dibawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial….
a. presiden memegang kekuasaan eksekutuf
b. presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen
c. menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen
d. presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen
e. presiden dipilih langsung oleh rakyat
II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Pancasila diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Jelaskan Fungsi Pokok Pancasila !
2. Menurut pandangan Dr.Alfian, kekuatan suatu ideologi tergantung pada tiga dimensi. Jelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila mengandung tiga dimensi !
3. Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala negara dan kepala pemerintahan diduduki oleh dua figur yang berbeda. Jelaskan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer !
4. Menurut teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas sejumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahan. Buatlah bagan bentuk pemerintahan menurut Polybios dan berilah keterangan seperlunya !
5. Amandemen UUD 1945 tidak mengubah sistem pemerintahan akan tetapi telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jelaskan lembaga-lembaga Negara yang ada pada masa UUD 1945 sebelum reformasi dan setelah reformasi !
-------------
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar